Simak cara mengubah KBLI perusahaan lewat OSS sesuai aturan terbaru KBLI 2025: kapan perlu akta notaris, tahapan, hingga risiko jika salah update. Konsultasi gratis!

Cara Mengubah KBLI Perusahaan Lewat OSS Sesuai Aturan Terbaru

Panduan lengkap cara mengubah KBLI perusahaan lewat OSS mengikuti aturan KBLI 2025: kapan perlu akta notaris, tahapan resmi, hingga risiko yang perlu diwaspadai.

Sejak diberlakukannya klasifikasi baru, banyak pelaku usaha yang bertanya-tanya mengenai cara mengubah KBLI perusahaan mereka agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sistem OSS. Perubahan ini bukan sekadar urusan administratif biasa, karena kode KBLI yang tidak diperbarui dapat berdampak pada status perizinan, tingkat risiko usaha, hingga akses terhadap izin turunan lainnya. Sayangnya, proses pembaruan ini kerap membingungkan karena tidak semua perusahaan mengikuti mekanisme yang sama; ada yang bisa dilakukan secara mandiri di OSS, namun ada pula yang mengharuskan perubahan akta notaris. Oleh karena itu, artikel ini akan mengupas tuntas ketentuan terbaru agar Anda dapat memperbarui KBLI perusahaan dengan tepat dan sesuai prosedur.

Apa Itu Pembaruan KBLI 2025 dan Kenapa Penting?

Pembaruan klasifikasi usaha ini ditetapkan melalui Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang kini menjadi acuan tunggal dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko di OSS. Dengan adanya pembaruan ini, kode-kode lama perlu disesuaikan agar tetap mencerminkan kegiatan usaha yang sebenarnya dijalankan. Selain itu, kesesuaian kode KBLI juga menentukan tingkat risiko usaha yang secara langsung memengaruhi jenis izin dan dokumen lingkungan yang wajib dipenuhi perusahaan.

Kapan KBLI Bisa Diubah Tanpa Akta Notaris?

Tidak semua perubahan KBLI memerlukan proses yang panjang. Berikut dua skema konversi yang perlu Anda pahami terlebih dahulu:

Skema Padanan Tunggal (One to One)

Apabila kode lama memiliki padanan tunggal dan mutlak di klasifikasi baru, sistem OSS akan menautkan kode tersebut secara otomatis. Dalam kondisi ini, perusahaan umumnya hanya perlu memvalidasi dan menyimpan perubahan tanpa perlu mengubah akta, selama esensi kegiatan usaha utama pada Anggaran Dasar tidak berubah.

Skema Satu Menjadi Banyak (One to Many)

Sebaliknya, apabila satu kode lama terpecah menjadi beberapa kode baru yang lebih spesifik, sistem tidak dapat memilihkan secara otomatis. Perusahaan harus menentukan sendiri kode turunan yang paling akurat merepresentasikan kegiatan usaha riil, sehingga tahap ini memerlukan ketelitian ekstra agar tidak salah klasifikasi.

Kapan Perubahan KBLI Memerlukan Akta Notaris?

Karena kode KBLI utama tercantum dalam bagian Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar, perubahan akta notaris menjadi wajib apabila penyesuaian kode secara substansial mengubah lini kegiatan usaha utama yang tidak lagi tercakup dalam rumusan Anggaran Dasar sebelumnya. Dengan kata lain, jika perubahan hanya bersifat pembaruan penomoran tanpa mengubah esensi usaha, perusahaan umumnya tidak wajib langsung mengajukan Akta Perubahan. Namun demikian, apabila pemilihan pada skema satu menjadi banyak mengarah pada lini usaha baru yang berbeda secara substansial, maka mekanisme berikut perlu ditempuh: penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembuatan akta oleh notaris, hingga pengajuan persetujuan melalui sistem AHU Online Kementerian Hukum dan HAM. Sebagai catatan tambahan, pelaku usaha perorangan umumnya dapat memperbarui KBLI secara mandiri melalui akun OSS tanpa memerlukan akta notaris.

Tahapan Cara Mengubah KBLI Lewat OSS

Selanjutnya, berikut gambaran umum tahapan yang perlu dilalui, tergantung pada skema perubahan yang berlaku bagi perusahaan Anda:

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Agar proses berjalan lebih efisien, berikut dokumen yang umumnya perlu disiapkan, khususnya untuk perusahaan yang memerlukan perubahan akta:

• Akta pendirian dan Surat Keputusan (SK) pengesahan terakhir dari Kemenkumham.
• NIB dan data perizinan berusaha yang tercatat di OSS saat ini.
• Notulen atau risalah hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
• Kode KBLI baru yang telah dipilih beserta uraian kegiatan usahanya.
• KTP dan NPWP pengurus perusahaan yang berwenang menandatangani dokumen.

Risiko Jika Salah atau Terlambat Memperbarui KBLI

Kesalahan dalam memilih kode pada skema satu menjadi banyak dapat membuat sistem mendeteksi lonjakan tingkat risiko usaha yang tidak sesuai, sehingga izin usaha berpotensi terkunci atau memerlukan dokumen tambahan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Selain itu, ketidaksinkronan antara data di akta notaris dengan kode KBLI yang aktif di OSS juga dapat memicu penolakan saat mengajukan izin turunan, seperti persetujuan teknis maupun dokumen lingkungan. Oleh sebab itu, memastikan kesesuaian data sejak awal jauh lebih efisien dibandingkan harus melakukan koreksi berulang di kemudian hari.

Tips agar Proses Perubahan KBLI Berjalan Lancar

• Periksa terlebih dahulu apakah kode KBLI lama Anda termasuk skema padanan tunggal atau satu menjadi banyak.
• Baca catatan cakupan pada setiap kode baru agar tidak salah menentukan klasifikasi utama.
• Pastikan kesesuaian antara Anggaran Dasar dan kode KBLI yang diaktifkan di OSS.
• Libatkan pihak yang memahami regulasi terbaru agar proses berjalan sesuai prosedur.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah semua perubahan KBLI memerlukan akta notaris?
Tidak selalu. Hal ini tergantung pada apakah perubahan tersebut memengaruhi esensi kegiatan usaha utama di Anggaran Dasar. Penjelasan lengkapnya ada pada bagian Kapan Perubahan KBLI Memerlukan Akta Notaris?.

Apa itu skema one to many dalam pembaruan KBLI?
Skema ini terjadi ketika satu kode lama terpecah menjadi beberapa kode baru yang lebih spesifik, sehingga perusahaan harus memilih sendiri kode yang paling sesuai. Penjelasan lebih lanjut ada pada bagian Kapan KBLI Bisa Diubah Tanpa Akta Notaris?.

Dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mengubah KBLI?
Dokumen yang diperlukan antara lain akta pendirian, SK Kemenkumham, notulen RUPS, dan kode KBLI baru yang telah dipilih. Rincian lengkapnya ada pada bagian Dokumen yang Perlu Disiapkan.

Apa risiko jika terlambat memperbarui KBLI perusahaan?
Keterlambatan dapat menyebabkan penolakan izin turunan dan ketidaksesuaian tingkat risiko usaha. Selengkapnya dapat dilihat pada bagian Risiko Jika Salah atau Terlambat Memperbarui KBLI.

Bagaimana cara memastikan proses perubahan KBLI berjalan sesuai aturan?
Cara paling efektif adalah berkonsultasi dengan pihak yang memahami regulasi KBLI terbaru. Anda dapat memulai dengan konsultasi gratis bersama tim SolusiPro.

Konsultasi Gratis

Mengubah KBLI perusahaan memang membutuhkan ketelitian, terutama karena setiap perusahaan bisa memiliki skema penyesuaian yang berbeda-beda sesuai kondisi akta dan kegiatan usahanya. Jika Anda masih ragu apakah perusahaan Anda memerlukan perubahan akta atau cukup diselesaikan langsung di OSS, tim SolusiPro siap membantu Anda melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari konsultasi awal hingga proses pembaruan data selesai. Dengan pengalaman mendampingi berbagai jenis usaha dalam mengurus legalitas dan perizinan, SolusiPro memahami bahwa setiap perusahaan memiliki kebutuhan yang unik dalam menyesuaikan klasifikasi usahanya. Jangan ragu untuk berkonsultasi terlebih dahulu agar legalitas perusahaan Anda tetap sesuai dengan aturan terbaru.