Siapa Saja yang Masih Bisa Pakai Tarif Pajak UMKM 0,5 Persen

Sejak pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai perpajakan UMKM, pertanyaan “siapa saja yang masih bisa pakai tarif pajak UMKM 0,5 persen” semakin sering muncul di kalangan pelaku usaha. Wajar saja, karena perubahan ini membuat sebagian wajib pajak yang tadinya menikmati kemudahan tarif final kini harus beralih ke skema pajak umum. Oleh karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha untuk mengetahui secara pasti apakah dirinya masih termasuk kelompok yang berhak, atau justru perlu menyesuaikan strategi perpajakannya mulai sekarang.

Latar Belakang Perubahan Aturan Tarif UMKM

Sebelum membahas siapa saja yang masih berhak, ada baiknya kita memahami dulu konteks di balik perubahan ini. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 (PP 20/2026) sebagai perubahan atas PP 55/2022, dengan tujuan utama mempersempit kelompok wajib pajak yang berhak menggunakan tarif PPh Final 0,5 persen. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik pemecahan usaha (business splitting) yang selama ini dimanfaatkan sejumlah pihak agar tetap masuk kategori UMKM meski skala usahanya sebenarnya sudah jauh lebih besar.

Dengan kata lain, perubahan ini bukan menghapus fasilitas tarif rendah bagi UMKM, melainkan memastikan fasilitas tersebut benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha kecil yang memang menjadi sasaran utama kebijakan ini sejak awal.

Kelompok yang Masih Berhak Pakai Tarif 0,5 Persen

Selanjutnya, mari kita bahas inti pertanyaannya. Berdasarkan Pasal 57 PP 20/2026, berikut kelompok wajib pajak dalam negeri yang masih berhak menggunakan tarif PPh Final 0,5 persen, selama peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak:

• Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tertentu.
• Wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Perorangan, yaitu PT yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang saja.
• Koperasi dalam negeri yang memenuhi kriteria peredaran bruto yang ditetapkan.

Perlu digarisbawahi, khusus untuk wajib pajak orang pribadi, masih berlaku pula fasilitas tambahan berupa pengecualian pajak atas omzet hingga Rp500 juta pertama dalam setahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat 2 PP 55/2022 yang tidak diubah oleh PP 20/2026.

Kelompok yang Tidak Lagi Berhak

Sebaliknya, ada beberapa kelompok wajib pajak yang kini tidak lagi dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5 persen, meski sebelumnya termasuk pihak yang berhak. Kelompok tersebut meliputi:

• Wajib Pajak badan berbentuk CV (Persekutuan Komanditer).
• Wajib Pajak badan berbentuk PT selain Perseroan Perorangan, atau PT dengan lebih dari satu pemegang saham.
• Wajib Pajak badan berbentuk Firma.
• BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama).

Dengan demikian, para pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok tersebut perlu mulai menyesuaikan skema perpajakannya ke tarif pajak penghasilan umum, yang dihitung berdasarkan laba bersih melalui mekanisme pembukuan.

Tabel Kelayakan Berdasarkan Bentuk Usaha

Agar lebih mudah dipahami secara sekilas, berikut rangkuman kelayakan penggunaan tarif PPh Final 0,5 persen berdasarkan bentuk badan usaha.

Masa Peralihan bagi Wajib Pajak Tertentu

Meski aturan baru ini terkesan cukup ketat, pemerintah tetap memberikan ruang penyesuaian melalui ketentuan peralihan pada Pasal II PP 20/2026. Dengan kata lain, tidak semua perubahan berlaku serta-merta sejak aturan ini diterbitkan. Sebagian kelompok wajib pajak yang sebelumnya berhak masih dapat menggunakan fasilitas tarif 0,5 persen hingga Tahun Pajak 2026, sementara untuk koperasi tertentu, masa peralihannya bahkan diberikan hingga tahun 2029.

Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha yang terdampak untuk memanfaatkan masa peralihan ini sebaik mungkin, misalnya dengan mulai mempersiapkan sistem pembukuan yang lebih rapi sebelum sepenuhnya beralih ke skema pajak penghasilan umum.

Langkah Mengecek Status Kelayakan Anda

Selanjutnya, agar tidak salah langkah dalam menentukan skema pajak yang berlaku bagi usaha Anda, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan status kelayakan tersebut:

1. Identifikasi bentuk badan usaha Anda, apakah termasuk orang pribadi, Perseroan Perorangan, koperasi, atau bentuk lain seperti CV maupun PT non-perorangan.
2. Hitung total peredaran bruto usaha Anda dalam satu tahun pajak terakhir, termasuk penggabungan omzet keluarga bila relevan.
3. Cek apakah usaha Anda termasuk dalam kelompok yang mendapat masa peralihan sesuai Pasal II PP 20/2026.
4. Konsultasikan status perpajakan Anda kepada pihak yang memahami regulasi terbaru, agar tidak keliru dalam menentukan skema pelaporan.
5. Siapkan sistem pencatatan keuangan yang lebih rapi apabila usaha Anda perlu beralih ke skema pajak penghasilan umum.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, Anda dapat memastikan kepatuhan perpajakan usaha tetap terjaga, sekaligus terhindar dari risiko kesalahan pelaporan yang dapat berujung pada sanksi administratif.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Siapa saja yang masih bisa pakai tarif pajak UMKM 0,5 persen?

WP Orang Pribadi, Perseroan Perorangan, dan koperasi — rinciannya ada di bagian Kelompok yang Masih Berhak Pakai Tarif 0,5 Persen.

Apakah CV masih bisa memakai tarif PPh Final 0,5 persen?

Tidak lagi sejak PP 20/2026 berlaku — penjelasan lengkapnya ada pada bagian Kelompok yang Tidak Lagi Berhak.

Apakah PT biasa masih bisa pakai tarif UMKM 0,5 persen?

Hanya Perseroan Perorangan yang masih berhak — lihat detailnya di bagian Tabel Kelayakan Berdasarkan Bentuk Usaha.

Berapa lama masa peralihan bagi wajib pajak yang tidak lagi berhak?

Hingga Tahun Pajak 2026, bahkan 2029 untuk koperasi tertentu — selengkapnya di bagian Masa Peralihan bagi Wajib Pajak Tertentu.

Konsultasi Gratis

Mengetahui apakah usaha Anda masih termasuk kelompok yang berhak menggunakan tarif pajak UMKM 0,5 persen adalah langkah penting agar Anda tidak salah dalam menyusun strategi perpajakan ke depan. Terlebih lagi, bagi wajib pajak yang mulai kehilangan hak atas fasilitas ini, persiapan yang matang sejak awal akan sangat membantu proses transisi ke skema pajak penghasilan umum berjalan lebih lancar.

SolusiPro siap membantu Anda memastikan status kelayakan perpajakan usaha, mendampingi proses penyesuaian administrasi, hingga mempersiapkan legalitas usaha yang relevan dengan kondisi terbaru. Daripada menebak-nebak status usaha Anda sendiri, akan lebih tenang bila Anda berkonsultasi terlebih dahulu dengan tim yang memahami seluk-beluknya.